Berita

Negara Tetap Berikan Layanan Administrasi bagi Seluruh Pemeluk Agama

Posting berikut ini mengutip artikel dari Website Balitbang Kementrian Agama RI, tautan resmi atas artikel berikut ini adalah: http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/indeks/berita/698-negara-tetap-berikan-layanan-administrasi-bagi-seluruh-pemeluk-agama.html

Jakarta (23 September 2014). Tidak ada diskriminasi pelayanan administrasi bagi pemeluk agama yang “belum diakui”, demikian disampaikan oleh Dwi Setyantono, Direktur Pendaftaran Penduduk, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini beliau sampaikan menanggapi paparan hasil penelitian yang disampaikan dalam kegiatan Seminar Hasil Penelitian Eksistensi Agama Baha’i, Tao, dan Sikh di Indonesia. Selanjutnya Dwi menyampaikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang mereka lakukan, sepenuhnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara menanggapi sulitnya para penganut “agama yang belum diakui” mendapatkan hak-kah sipilnya, Dwi mengatakan bahwa sesungguhnya peraturan perundang-undangan mengamanahkan untuk memberikan pelayanan administrasi (termasuk pembuatan KTP) kepada siapapun, tanpa dibatasi pada penduduk yang menganut “enam agama yang diakui”. jika ternyata di lapangan terdapat aparat yang tidak memberikan layanan kepada penganut agama selain yang diakui (seperti Tao, Baha’i, dan Sikh), maka sebenarnya itu dikarenakan kekurangpahaman aparat terhadap peraturan perundang-undangan.

Tanggapan senada juga disampaikan oleh Joko Mursito, Direktur Penyelarasan Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan, Kemendagri. Beliau menyampaikan bahwa sejak diberlakukannya UU Adminduk Tahun 2006 (dan dipertegas oleh UU no. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Adminduk) telah memberikan kebebasan bagi para pemeluk “agama yang belum diakui” untuk tidak mencantumkan status agama di KTP-nya. Ini berbeda dengan regulasi sebelumnya yang mewajibkan pemeluk agama tersebut mencantumkan agama induk (memilih dari enam agama yang diakui-meskipun pada faktanya mereka tidak memeluknya) pada KTP-nya.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa sesunggunya tidak ada diskriminasi dalam pelayanan administrasi kependudukan (terutama KTP). Meskipun agama selain “enam agama yang diakui oleh Pemerintah” belum bisa dicantumkan dalam KTP, namun mereka juga tidak dipaksa untuk mencantumkan “agama induk”. Selain itu secara administratif, Kementerian Dalam Negeri tetap mencatat status mereka dalam data base.

Joko juga meluruskan terkait pelayanan akta kelahiran. Ia menyatakan bahwa pelayanan penerbitan akta kelahiran, tidak berhubungan secara langsung dengan status keagamaan seseorang. Pemeluk agama apapun (baik yang “diakui” maupun “tidak diakui”) pasti akan mendapatkan perlakuan yang sama. Pelayanan akta kelahiran hanya berhubungan dengan status anak yang dilahirkan apakah merupakan anak pasangan suami istri, anak yang dilahirkan oleh ibunya (tanpa diketahui ayahnya), ataupun anak yang tidak diketahui siapa ayah dan ibunya.

Direktur Catatan Sipil Kemendagri, Amin Pulungan menambahkan bahwa sesungguhnya pelayanan terhadap pemeluk agama yang “belum diakui” tetap diberikan sebagaimana pelayanan terahadap penduduk yang memeluk enam agama yang “diakui”. Namun demikian, ia mengakui bahwa regulasi tersebut tidak dapat memuaskan mereka.

Selanjutnya ia menyampaikan bahwa direktoratnya melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu ia menghimbau jika ada elemen masyarakat yang merasa hak-hak sipilnya tidak diakomodir, sebaiknya mengajukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggapan sedikit berbeda disampaikan oleh Wawan Djunaedi yang mewakili Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Kementerian Agama. Menurutnya memang perlu adanya upaya penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan maupun adinistrasi kependudukan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh PKUB beberapa kasus pelayanan administrasi sipil yang disebabkan oleh kepercayaan/agama yang dianut sering terjadi di masyarakat.

Meskipun disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mendiskriminasi warga negara berdasarkan keyakinan/agama, tetapi harus diakui bahwa munculnya klausul “agama yang diakui” dalam Undang-undang Adminduk menimbulkan problem di masyarakat yang cukup kompleks. Sehingga menurutnya, meskipun banyak klausul dalam peraturan perundangan yang berlaku sudah cukup memadai, penyempurnaan tetap harus dilakukan.

Pada saat yang sama, Wawan juga mengusulkan perlunya adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan seperti UU PNPS dan UU tentang pelayanan administrasi sipil kependudukan secara massif. Sosialisasi tidak hanya diberikan kepada masyarakat luas, tetapi juga harus menyasar aparatur pemerintahan terkait di semua level dari pusat sampai daerah.

Berikut ini adalah screenshot halaman resmi dari Website Kementrian Agama RI:

balitbang depag: layanan administrasi bagi seluruh pemeluk agama

balitbang depag: layanan administrasi bagi seluruh pemeluk agama

Perlu Sosialisasi Undang-undang PNPS Lebih Massif untuk Meminimalisir Konflik Keagamaan

Posting berikut ini mengutip artikel dari Website Balitbang Kementrian Agama RI, tautan resmi atas artikel berikut ini adalah: http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/indeks/berita/696-perlu-sosialisasi-undang-undang-pnps-lebih-massif-untuk-meminimalisir-konflik-keagamaan.html

Selasa (23 September 2014). “Kami merekomendasikan agar sosialisasi Undang-undang PNPS No. 1 Tahun 1965 dilakukan secara massif untuk menghindari konflik keagamaan”, demikian disampaikan oleh Nuhrison M. Nuh.

Hal ini disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian Eksistensi Agama Bahai’i, Tao, dan Sikh di Indonesia. Kegiatan seminar diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada hari Senin (22 September 2014) di Hotel Millenium, Jakarta.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan lembaga/kementerian yang berhubungan langsung dengan pelayanan keagamaan dan kewarganegaraan. Hadir perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama.

Kegiatan dibuka oleh Pgs. Kapuslitbang Kehidupan Keagamaan, Abdurrahman Mas’oed. Dalam kesempatan ini, Kapuslitbang berharap hasil penelitian tentang eksistensi tiga agama minoritas di Indonesia dapat dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan di bidang kehiduan keagamaan.

Selain dihadiri oleh perwakilan kementerian terkait, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan masing-masing pemeluk agama. Beberapa perwakilan dari Ormas Keagamaan dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM) juga hadir sebagai peserta.

Kegiatan diawali dengan pemaparan makalah hasil penelitian Eksistensi Komunitas Agama Baha’i, Tao, dan Sikh di Indonesia. Pemaparan eksistensi Agama Baha’i disampaikan oleh Nuhrison M. Nuh, Peneliti Utama Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

Dalam paparannya, Nuhrison menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian, Baha’i merupakan komunitas agama yang berbeda dengan agama-agama lainnya. Beliau menyebutkan bahwa Agama Baha’i bukanlah sempalan dari Agama Islam. Agama Baha’i memiliki seperangkat pemahaman dan keyakinan yang berbeda dan tidak ada hubungannya dengan Islam. Oleh karena itu menurutnya, penganut Baha’i tidak tepat jika dianggap sebagai aliran sesat yang menyimpang dari Agama Islam.

Temuan penelitian lainnya adalah secara sosiologis, hubungan antara penganut Agama Baha’i dengan masyarakat pada umumnya berjalan secara harmonis. Namun demikian, sempat terjadi beberapa kasus di masyarakat yang mempermasalahkan eksistensi Agama Baha’i. Tetapi setelah ditelusuri, ternyata pihak yang mempermasalahkan eksistensi mereka bukan berasal dari masyarakat sekitar. Penolakan justru diinisiasi oleh salah satu ormas keagamaan yang berasal dari luar lingkungan masyarakat setempat.

Permasalahan yang dialami oleh penganut Agama Baha’i justru berasal dari perlakuan aparatur negara yang dinilai diskriminatif. Dalam beberapa aturan administrasi, penganut Baha’i dipaksa untuk tidak mendapatkan perlakuan semestinya karena status agama yang dianutnya sebagai “agama diluar dari enam agama yang diakui oleh Pemerintah”. Dalam pelayanan kependudukan (seperti pembuatan KTP, Akta Kelahiran, dan dokumen administrasi lainnya), penganut Agama Baha’i tidak dapat mencantumkan agama yang dianutnya. Sementara dalam pelayanan pendidikan, penganut Agama Baha’i juga tidak mendapatkan layanan pengajaran agama sesuai yang dianutnya sebagaimana amanah UU Sisdiknas.

Selanjutnya Nuhrison menyampaikan dua rekomendasi, yaitu pertama perlu adanya sosialisasi Undang-undang PNPS No. 1 tahun 1965. Hal ini karena disinyalir timbulnya berbagai permasalahan yang disebabkan eksistensi pemeluk Agama Baha’i dikarenakan adanya kekeliruan dalam memahami isi dari UU PNPS.

Rekomendasi yang kedua adalah perlu adanya penyesuaian regulasi di bidang kependudukan dan pelayanan keagamaan. Penyesuaian regulasi ini dimaksudkan agar para penganut Agama Baha’i dan agama yang “belum diakui” dapat terlayani hak-hak sipilnya.

Paparan kedua disampaikan oleh Saiful Ali. Ia memaparkan hasil penelitian Eksistensi Agama Tao di Indonesia. Saiful menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian, Agama Tao sesungguhnya merupakan agama yang independen dan tidak ada kaitannya dengan agama lainnya.

Ajaran-ajaran agama yang dianut oleh Agama Tao berbeda dengan ajaran agama yang terkandung dalam agama Buddha. Namun demikian, ternyata pada faktanya, pemeluk Agama Tao harus menginduk pada organisasi Tri Dharma yang ada pada Agama Buddha. Permasalahan inilah yang menurut Saiful sebagai masalah utama eksistensi pemeluk Agama Tao.

Saiful melanjutkan bahwa berdasarkan wawancara dengan pemeluk Agama Tao, mereka berharap dapat diakui sebagai agama tersendiri yang terbebas dari agama lainnya. Mereka berharap Agama Tao, secara struktur dapat lepas dari Tri Dharma sebagai organisasi induk, dan menjadi agama dengan struktur organisasi yang independen. Bahkan mereka berharap Kementerian Agama dapat membentuk unit organisasi setingkat eselon I sebagaimana yang terjadi pada pembentukan Ditjen Agama Konghuchu.

Paparan ketiga disampaikan oleh Wakhid Sugiarto. Pada kesempatan ini, ia menyampaikan temuan hasil penelitian terhadap eksistensi Agama Sikh di Indonesia. Tidak berbeda dengan temuan penelitian yang dipaparkan sebelumnya, eksistensi pemeluk Agama Sikh dilihat dari aspek sosial kemasyarakatan secara umum tidak menghadirkan permasalahan di masyarakat.

Permasalahan justru hadir ketika para penganut Agama Sikh menganggap absennya Pemerintah dalam melayani hak-hak sipil dan keagamaan mereka. Tidak berbeda dengan perlakuan terhadap pemeluk agama Baha’i dan Tao, pemeluk Agama Sikh juga mengalami kesulitan ketika harus melakukan pengurusan administratif kependudukan. Hal ini karena Agama Sikh tidak termasuk dalam “enam agama yang diakui oleh Pemerintah”. Jika penganut Agama Tao harus “menginduk pada Agama Buddha, maka pemeluk Agama Sikh menginduk pada Agama Hindu. Dan faktanya, status “menginduk” ternyata menimbulkan beberapa permasalahan keagamaan, sosial keagamaan, maupun permasalahan administratif kependudukan..

Selanjutnya berdasarkan temuan penelitian, Wakhid merekomendasikan perlunya eksistensi pemeluk Agama Sikh diakui oleh pemerintah. pengakuan tersebut harus dibuktikan dengan adanya pelayanan administratif bagi pemeluk Agama Sikh sebagaimana pemeluk “enam agama yang diakui oleh Pemerintah”. meskipun demikian ia menyadari bahwa pelayanan terhadap umat agama tertentu yang jumlah pemeluknya relatif kecil akan menimbulkan permasalahan-permasalahan administratif, sosiologis, maupun permasalahan hukum yang problematis.

Selain pemaparan hasil penelitian, kegiatan ini juga diisi dengan tanggapan dari narasumber. Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pendaftaran Penduduk, Dwi Setyantono; Direktur Catatan Sipil, Amin Pulungan; dan Direktur Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan, Joko Mursito). Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama (dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pembinaan Agama, Wawan Djunaedi) juga hadir sebagai narasumber.

Berikut ini adalah screenshot halaman resmi dari Website Kementrian Agama RI:

balitbang depag: sosialisasi UU PNPS

balitbang depag: sosialisasi UU PNPS

Baha’i Bukan Aliran Sesat dalam Islam

Posting berikut ini mengutip artikel dari Website Balitbang Kementrian Agama RI, tautan resmi atas artikel berikut ini adalah: http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/indeks/berita/700-bahai-bukan-aliran-sesat-dalam-islam.html

Rabu (24 September 2014). “Agama Baha’i adalah agama yang independen dan bersifat universal, ia bukan sekte/aliran dari agama lain, termasuk Islam”. Demikian disampaikan oleh Nuhrison M. Nuh, Peneliti Utama Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Acara diselenggarakan hari Senin (22 September 2014) bertempat di Hotel Millenium, Jakarta.

Seminar yang diselenggarakan mengambil tema “Eksistensi Agama Baha’i, Tao, dan Sikh di Indonesia dan Pelayanan Hak-Hak Sipil”. Dalam seminar ini disajikan hasil penelitian tentang eksistensi ketiga agama tersebut dan pelayanan hak-hak sipil kepada pemeluknya. Penyaji dalam kegiatan ini adalah Nuhrison M. Nuh, Saiful Ali, dan Wakhid Sugiharto. Sementara bertindak sebagai narasumber adalah perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama.

Acara seminar dihadiri 50 peserta dari berbagai latar belakang. Selain perwakilan dari majelis Agama Baha’i, Tao, dan Sikh, hadir pula perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perwakilan dari berbagai ormas/LSM.

Dalam kesempatan ini Nuhrison menyampaikan bahwa salah satu temuan dari penelitian adalah tidak ditemukannya fakta tentang keterkaitan antara agama Baha’i dengan agama apapun, termasuk Islam. Ia menambahkan bahwa konsep ajaran agama Baha’i memiliki ciri khas yang berbeda dengan konsep keagamaan di dalam Islam. Begitupula dalam tata cara peribadatan. Meskipun tampaknya memiliki kesamaan dengan peribadatan Islam (seperti sembahyang, puasa, ziarah dan lainnya), tetapi pada praktiknya tata cara peribadatan yang mereka lakukan sama sekali berbeda.

Nuhrison mencontohkan dalam pelaksanaan sembahyang misalnya, para penganut Baha’i mengerjakan sembahyang sebanyak tiga kali dalam sehari. Kiblat yang dijadikan sebagai arah sembahyangpun juga berbeda. Jika Umat Islam menghadap ke arah Mekah, maka umat Baha’i sembahyang menghadap Barat Laut (kota Akka-Haifa). Hari raya yang mereka peringatipun berbeda dengan Islam. Oleh karena itu berdasarkan temuan penelitian tersebut, Nuhrison menyatakan bahwa Fatwa Sesat yang dikeluarkan MUI Jawa Barat dan beberapa Ormas Islam terhadap ajaran Baha’i merupakan fatwa yang kurang tepat. Menurutnya jika fatwa sesat dilandasi oleh 10 kriteria yang dikeluarkan oleh MUI, maka hal itu ttidak dapat disematkan kepada penganut Baha’i, karena mereka sendiri-pun juga tidak menganggap diri mereka sebagai penganut Agama Islam.

Menanggapi paparan tersebut, Sheila Soraya dari Majelis Rohani Nasional Baha’i , membenarkan apa yang disampaikan oleh Nuhrison. Ia menambahkan bahwa para penganut Baha’i selama ini tidak menyatakan diri sebagai bagian/penganut agama lain, termasuk Islam. Mereka mengidentifikasi diri sebagai penganut ajaran Baha’i yang mereka anggap sebagai agama.

Sementara itu KH. Yusuf Asyri yang mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan apresiasinya terhadap penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Selanjutnya menanggapi temuan penelitian yang seolah “berbeda” dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang Ajaran Baha’i, KH. Yusuf Asyri menyatakan bahwa hal ini menjadi perhatian MUI. Beliau menegaskan bahwa meskipun tidak ada kaitannya antara Baha’i dengan Islam, namun pada faktanya sejarah lahirnya ajaran Baha’i tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Pendiri ajaran Baha’i, yaitu Baha’ullah merupakan penganut agama Islam sebelum ia menisbatkan diri sebagai utusan Tuhan. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa simbol-simbol keagamaan maupun peribadatan penganut Baha’i juga banyak kemiripan dengan Islam. Kedua aspek inilah yang menjadi salah satu landasan munculnya fatwa sesat bagi penganut ajaran Baha’i.

Selanjutnya KH Yusuf Asyri menyampaikan bahwa saat ini MUI sedang menkaji kembali tentang Ajaran Baha’i. Ia menambahkan bahwa fatwa dihasilkan dari kajian yang mendalam berdasarkan kaidah-kaidah syari’at Islam. Oleh karena itu, untuk memperbaharui fatwa tentang sesatnya ajaran Baha’i, juga harus melalui pengkajian yang mendalam. Dan karena saat ini MUI sedang melakukan kajian ulang, ia berharap seluruh pihak bersabar dan menunggu hasil kajian MUI secara resmi.

Berikut ini adalah screenshot halaman resmi dari Website Kementrian Agama RI:

balitbang depag: Baha'i bukan aliran sesat dalam Islam

balitbang depag: Baha’i bukan aliran sesat dalam Islam